BAB I KELAS 8 MEMAHAMI KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA



                     A.    Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang didiami oleh berbagai

macam suku bangsa dengan beraneka ragam budaya,  ras, agama, kepercayaan, bahasa daerah dan

adat-istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari keaneragaman tersebut dipersatuan

 dalam satu ideologi yaitu Pancasila. Pancasila sudah diamalkan masyarakat Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari  sejak bangsa Indonesia ada. Memang pada ssat itu belum ada rumusan Pancasila

 seperti dalam pembukaan UUD 1945, namun nilai-nilai Pancasila sudah dilaksanakan  oleh nenek

moyang bangsa Indonesia.

Namun secara konstitusional rumusan Pancasila telah disyahkan oleh wakil-wakil rakyat dalam hal ini PPKI dalam siding yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut  menyepakati dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo, SH (1995:3) sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke XIV kata Pancasila terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sansakerta, asal kata Panca (lima) dan Sila (sendi, asas), berarti batu sendi yang lima, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila krama).

Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki dua pengertian yaitu berbatu sendi

yang lima dan pelaksanaan kesusilaan yang lima, yaitu :

a.    Dilarang melakukan kekerasan,

b.    Dilarang mencuri,

c.     Dilarang berjiwa dengki,

d.    Dilarang berbohong,

e.    Dilarang mabuk/minuman keras.

 

Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila dijadikan dasar berdirinya negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar atau pondasi berdirinya negara. Sebuah negara tidak mungkin berdiri kalau tanpa adanya dasar negara. Pancasila sejak 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Rancangan dasar negara telah dibahas dalam siding BPUPKI yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dipimpin oleh KRT Radjiman Wediodiningrat selaku ketua membacakan pidato berisi hal-hal yang menjadi pembahasan. Sidang pertama BPUPKI membahas: dasar negara,  undang-undang dasar,  prinsip-prinsip perekonomian nasional, prinsip-prinsip Pertahanan dan keamanan nasional


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Berikut ini merupakan tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara

 

 

 

 

1.      Moh. Yamin

 


Latar   belakang   Pancasila   sebagai                   dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia     dalam         mencapai                    cita-cita                    kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan     berlangsung     selama                   berabad-abad. Sebelumnya di kelas tujuh kalian telah memahami

bagaimana BPUPKI menyusun Pancasila dan telah memahami bagaimana suasana dan semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran Soekarno tergambar dalam kutipan pidato


Sumber: Album Perang Kemerdekaan

Sumber: Album Perang Kemerdekaan

Gambar 1.3 Mr. M. Yamin

 

2.      Mr. Soepomo

 

 



Soekarno seperti berikut ini.

 

 

 

 

 

Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka. Berhasil dijawab oleh para pendiri negara  dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat  terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara (philosoßsche Grondslag) dan ideologi negara (staatidee). Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “….. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada …..”.

 

 

 

 

 

 


3.     Ir. Soekarno

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Album Perang Kemerdekaan

Gambar 1.4 Ir. Soekarno


Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan/ pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peneguhan      Pancasila      sebagai      dasar      negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan, juga dimuat dalam          Ketetapan    MPR    Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila


Info Kewarganegaaraan

 

Substansi Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

…. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

suatu   undang-undang   dasar

Indonesia,    yang    berbentuk

dalam Negara daam